Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) di berbagai kementerian dan lembaga untuk ikut andil dalam pencegahan masuknya ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan nafas bangsa Indonesia.

Dijelaskan Bamsoet, sapaan akrabnya, berdasarkan survei Alvara Research dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tanggal 10 September - 5 Oktober 2017 di 6 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, disebutkan 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

"Bahkan menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, 3 persen personel TNI telah terpapar radikalisme. Tak hanya itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis 2 juta karyawan BUMN berpotensi terpapar radikalisme. Setara Institute juga melaporkan 10 perguruan tinggi negeri juga terpapar radikalisme," papar Bamsoet saat menerima pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Situasi tersebut, menurut politisi dapil Jawa Tengah VII sangat lah mengkhawatirkan, hal ini perlu ditanggulangi agar jumlahnya tak semakin membesar. Kuncinya, ada pada pemberdayaan keluarga dimana perempuan adalah tiang pondasinya. 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa kekuatan sebuah bangsa bisa dilihat dari kekuatan masing-masing keluarga. Jika setiap orang tua, khususnya kaum ibu, bisa mengamalkan Pancasila sedini mungkin di lingkungan keluarganya, akan semakin memperkokoh bangsa Indonesia terhindar dari radikalisme.

"Saya yakin, pada dasarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu selalu mengajarkan kebaikan kepada setiap anggota keluarganya. Karena itu, Dharma Wanita maupun organisasi perempuan lainnya harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Sehingga, setiap kaum ibu bisa menjadi Agen Pancasila," tambahnya.

Diakuinya, kekuatan Dharma Wanita Persatuan sangat luar biasa. Karena terdiri dari seluruh istri ASN, istri dan janda pensiunan pegawai ASN, BUMN dan BUMD, istri dan janda pegawai dan/atau pensiunan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum, istri kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, istri perangkat pemerintahan desa, istri anggota TNI, purnawirawan TNI, Polri, dan purnawirawan Polri. 

"Selain membahas berbagai masalah domestik perempuan, kekuatan sosial Dharma Wanita yang tersebar sampai ke berbagai daerah di seluruh Indonesia ini harus dimaksimalkan untuk menjaga ideologi Pancasila. Dharma Wanita harus mampu mencabut radikalisme sampai ke akarnya. Sehingga berbagai ideologi transnasional tak lagi tumbuh di bumi Indonesia,"pungkasnya.

Pada kesempatan itu hadir Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Wien Ritola, Sekretaris Jenderal DWP Toety Tasdik, para Ketua DWP seperti Jullie Hakim, Titin Manggabarani dan Umi Rusman, serta Kabag Organisasi DWP Lili Agung. (ayu/es)